sejarah kehidupan politik

Perkembangan Ekonomi dan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Sampai Tahun 1950

A.    Kebijakan Pemerintah Indonesia Sampai Tahun 1950

  Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi awal kemerdekaan: 1) keadaan Ekonomi Memburuk 2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali. 4) Indonesia belum memiliki Uang yang sah. 5) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda. c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda

Cara Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter

Cara pemerintah mengatasi kesulitan Moneter: 1) Melakukan pinjaman Nasional 2) Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). 3) membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia (Shomin Ginko), Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing

Cara Menembus Blokade Ekonomi: 1) Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan pakaian oleh India. 2) Usaha ekonomis melakukan perdagangan langsung dengan pihak luar negeri: a) BTC (Banking and Trading Corporation) swasta melakukan hubungan dengan pengusaha swasta Amerika Serikat Isbrantsen Inc, namun diketahui Belanda dan kapal Marti Behrman yang mengangkut barang Indonesia disita muatannya. b) membentuk perwakilan Indonesia yaitu Indonesia Office (Indoff) di Singapura memperjuangkan politik luar negeri sekaligus mengusahakan penembusan Blokade Ekonomi oleh Belanda. c) membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) untuk membeli perlengkapan angkatan perang dan usaha memasukannya ke Indonesia.

Cara Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi

 

Mengatasi masalah Ekonomi: 1) konferensi ekonomi di Solo 6 Mei 1946: a) Hatta merekomendasikan rehabilitasi pabrik-pabrik gula yang merupakan bahan ekspor penting. b) Perusahaan pengahasil barang ekspor harus dikuasai negara. 2) Pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) 19 Januari 1947 inisiatif Mentri Kemakmuran Dr. A.K. Gani, tugasnya mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara), Mentri Gani menyampaikan rencana 10 tahun: 1) semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang ada sebelum perang menjadi milik negara terlaksana 1957. 2) Bangunan penting milik asing di nasionalisasikan dengan ganti rugi. 3) perusahaan milik jepang disita sebagai ganti rugi terhadap RI. 4) Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak stelah diadakan perjanjian Repoblik Indonesia dan Belanda. untuk membiayai pembangunan 10 tahun dari penanaman modal asing dan pinjaman dalam dan luar negeri, namun tidak terealisasikan. 3) Plan Kasimo, diperkenalkan oleh mentri ekonomi I.J. Kasimo yang merupakan usaha swasembada pangan dengan pelaksanaan yang praktis dan juga dilakukan Transmigrasi. 

 Kebijakan Pemerintah Dalam  Bidang Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureau  berarti kantor dan carcy yang berarti pemerintahan jadi birokrasi adalah organisasi pemerintahan melalui Kantor-kantor diantaranya: 1) membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang dipimpin gubernur, yaitu: 1. Sumatra (Teuku Muhammad Hasan) 2. Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo) 3. Jawa Tengah (R. Panji Suroso) 4. Jawa Timur (R.M. Suryo) 5. Sunda Kecil/Nusa Tengara (Mr. I Gusti Ketut Puja) 6. Maluku (Mr. J. Latuharhary) 7. Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangi) 8. Kalimantan (Ir. Pangeran Muhammad Noor).

2) Membentuk Komite Nasional, atas masukan Sultan Syahrir ketua BP-KNIP 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Politk ditandantangani Wapres isinya: 1) Dibentuk Partai Politk, diantaranya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI(Partai Buruh Nasional), Partai Katholik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis. 2) Partai Politik harus tersusun sebelum pemilihan Badan Perwakilan Rakyat Januari 1946. Hasil kerja BP-KNIP: 1) Kedudukan Komite Nasional. 2) Pembentukan Partai Politik. 3) Bekerja sama dengan Pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri. 4) Usul perubahan pemerintahan lama: a. Pertanggung jawaban kementrian. b. Susunan Kementrian Baru. 5) KNIP menjalankan tugas sebagai MPR dan sistem pemerintahn berubah dari Presidensial menjadi Parlementer. 3) Membentuk Departemen dan Para Menteri, 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ahmad Subardjo hasilnya: 1) Menteri Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah), 2) Menteri Luar Negeri (Mr. Ahmad Suebardjo), 3) Menteri Keuangan (Mr. A.A. Maramis), 4) Menteri Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Supomo), 5) Menteri Kemakmuran (Ir. Surahman T. Adisujo), 6) Menteri Keamanan Rakyat (Supriyadi), 7) Menteri Kesehatan (Dr. Buntaran Martoadmodjo), 8) Menteri  Pengajaran (Ki. Hanjar Dewantara), 9) Menteri Penerangan (Mr. Amir Syarifuddin), 10) Menteri Sosial (Mr. Iwa Kusuma Sumatri), 11) Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Cokrosujoso), 12) Menteri Perhubungan (Abikusno Cokrosujoso), 13) Menteri Negara (Wachid Hasyim), 14) Menteri Negara (Dr. M. Amir), 15) Menteri Negara (Mr. R. M. Sartono), 16) Menteri Negara (R. Otto Iskandardinata)

 Hubungan Pusat  dan Daerah

     Hubungan Pusat  dan Daerah yaitu untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang sejahtara, adil dan makmur dengan struktur pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah yang diketua Gubernur dan dibantu oleh Bupati yang berkuasa atas pemerintahan kabupaten dibantu oleh Camat dan Desa

      Kebijakan Pemeruntah Pada Bidang Militer 

      Kebijakan Pemerintah di Bidang Militer, 1) 5 Oktober 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dengan Pemimpin Supriyadi, 2) 18 Desember 1945, Sudirman diangkat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berpangkat Jendral, 3) Januari 1946 TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), 4) Juni 1947 TRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

B.     Perkembangan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1950

1.  Keragaman Ideologi dan Politik: 1) Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila, 2) Ideologi Partai Bersifat Agama  yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama, 3) Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia.

2.      Pengaruh perbedaan pandangan politik: 1) Pertiakaian Antar Partai Politk 2) terbentuknya partai Oposisi penentang pihak penguasa, kedua hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

3.      Kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950:

• Kabinet Syahrir (Kabinet pertama), Diketuai oleh Sutan Syahrir (Sosialis) menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke Parlementer, program kabinet Syahrir: 1) Kesejahteraan Rakyat, 2) Mengatasi Konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946 namun salah satu hasil perundingan yaitu “Indonesia diakui secara de-facto dibawah pimpinan Ratu Belanda” ditentang oleh banyak pihak dan menandakan berakhirnya kabinet Syahrir 

• Kabinet Amir Syarifuddin (Sosialis), mengusahakan Kesejahteraan Rakyat dan menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perjanjian  Renville 8 Desember 1947 yang ditentang banyak pihak karena isi perjanjian menguntungkan pihak belanda, berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin dengan diserahkannya mandat kepada Presiden 23 Januari 1948 

• kabinet Hatta, program kerja hampir sama dengan kabinet sebelumnya, pada masa kabinet Hatta terjadi penyerahan Kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dibelanda 27 Desember 1949 dan Belanda mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.