kehidupan politik

SEJARAH INDONESIA : Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Rentang Tahun 1959 sampai dengan 1965 Indonesia menerapkan Demokrasi Terpimpin sebagai reaksi kegagalan pelaksanaan Demokrasi Liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Demokrasi Terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi dimana semua keputusan dan pemikiran berpusat kepada pemimpin negara yang pada waktu itu Presiden Indonesia dijabat oleh Ir. Soekarno.

Latar belakang munculnya atau lahirnya Demokrasi Terpimpin didasari oleh kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD  baru sebagai pengganti UUDS 1950 dilanjutkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka sejak saat itu Indonesia kembali ke UUD 1945 tanpa ada perubahan.

Dalam pelaksanaannya Presiden Soekarno yang memiliki kekusaan penuh kemudian membentuk beberapa organisasi/lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan beberapa kebijakan seperti Regrouping atau penyusunan ulang kabinet yang berati MPRS, DPR-GR, MA, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia, peristiwa ini dikenal dengan Konfrontasi Malaysia yang dilatar belakangi oleh Pembentukan Federasi Malaya yang dianggap bagian dari rencana Inggris mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara dan dianggap sebagai proyek Neokolonialisme baru Inggris.

Perselisihan dengan Malaysia juga membuat Indonesia memutuskan keluar dari Keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 karena Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk menentang pembentukan Federasi Malaya Presiden Soekrano mengintruksikan Dwikora atau dua komando rakyat.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin juga perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi kembali bergeliat dengan diputusnya hubungan diplomasi dengan Kerajaan Belanda. Masalah Irian Barat ini juga dibawa ke dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Untuk memperjelas gerak perjuangan pembebasan Irian Barat Presiden Soekarno megeluarkan Trikora atau tiga komando rakyat dengan Soeharto sebagai pimpinan operasi militer di Irian Barat. Dan akhirya 19 November 1969 dalam Sidang Umum PBB ke 24 menerima hasil pepera  yang dilakukan pemerintah Indonesia dan sejak saat itu secara de facto dan de jure irian Barat sebagai bagian dari NKRI